Penurunan tersebut, menurut Raja Juli terjadi karena koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah semakin baik di bawah arahan Presiden dan Menko Polkam. Ia menilai apel kesiapsiagaan yang digelar menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan menghilangkan ego sektoral dalam penanganan karhutla.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi saja, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Raja Juli.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Polri, BNPB, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, aliansi masyarakat, hingga relawan.
Ia menyampaikan pada apel tersebut Menko Polkam turut menyerahkan bantuan perlengkapan Satgas Darat, termasuk drone untuk memperkuat deteksi dan penanganan dini titik api di lapangan.
Menurutnya, penggunaan drone efektif dilakukan saat api masih dalam skala kecil. Namun apabila kondisi cuaca semakin panas dan kebakaran meluas, penanganan tetap membutuhkan dukungan operasi pemadaman dari udara menggunakan water bombing.
“Untuk sementara di Sumatera Selatan, dukungan awal yang kami siapkan adalah dua helikopter water bombing,” ujarnya.
