MENTERENG.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mempercepat transformasi pendidikan nasional melalui program revitalisasi sekolah berskala besar pada 2026. Sebanyak Rp14 triliun disiapkan untuk memperbaiki dan membangun lebih dari 11 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan prioritas utama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Program yang dijalankan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan percepatan penyaluran anggaran menjadi fokus utama agar sekolah penerima manfaat segera merasakan dampaknya.
“Kami menekankan agar anggaran ini bisa dipercepat dan dicairkan secara merata, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh sekolah-sekolah penerima,” ujar Mu’ti saat Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMAN 9 Kupang, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki bangunan rusak, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan modern. Pemerintah ingin memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman sekaligus mampu menghadirkan proses pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful.
Sebagai dasar pelaksanaan program, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang standar sekolah aman dan nyaman. Regulasi ini menjadi pedoman dalam memenuhi aspek fisik maupun sosial di lingkungan pendidikan.
Secara nasional, revitalisasi akan difokuskan pada sekolah dengan kondisi rusak berat, wilayah terdampak bencana, serta kawasan 3T yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur pendidikan.
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan dilakukan bertahap hingga 2028.Selain pembangunan fisik, Kemendikdasmen juga mempercepat digitalisasi pendidikan.
BACA JUGA : https://mentereng.id/generasi-muda-jadi-kunci-asean-dorong-youth-camp-dan-kolaborasi-digital/
Hingga 2026, pemerintah menargetkan digitalisasi menjangkau lebih dari 71 ribu unit pendidikan. Sementara program intervensi fasilitas pendidikan (IFP) ditingkatkan hingga mendekati 900 ribu unit guna memperkuat sarana belajar di daerah.
Mu’ti menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan anggaran, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia di daerah. Ia menekankan pentingnya growth mindset dan mental tangguh bagi seluruh pelaksana pendidikan.
Sementara itu, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga karakter, kreativitas, dan kewirausahaan.
