Tak hanya itu, Kementan juga menggandeng Satgas Pangan Polri untuk mengawasi kemungkinan pelanggaran di lapangan.
“Kementerian Pertanian juga menggandeng kerjasama dengan Satgas Pangan Polri, jika kemudian ditemukan kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum,” ujarnya.
Sudaryono mengungkapkan, pemerintah telah mengidentifikasi ada 139 PKS di berbagai wilayah Indonesia yang menurunkan harga pembelian TBS petani, usai adanya pengumuman kebijakan ekspor satu pintu oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu
“Diharapkan setelah diumumkan ini, terjadi penyesuaian harga pembelian TBS, kami mohon kepada pelaku usaha PKS, pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia, kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya,” ucap dia.
Ia menyebut penurunan harga TBS terjadi dengan variasi yang cukup lebar. Bahkan di Sulawesi Barat terdapat penurunan hingga Rp1.200 per kilogram (kg).
“Ya memang ini ada yang turun Rp50, ada yang Rp300, variasi, ada yang tinggi sampai Rp1.200 di Sulawesi Barat. Kami monitor semua ada datanya, dan kami akan.. ini menjadi acuan evaluasi, kenapa dan bagaimana? Itu menjadi pertanyaan besar bagi kita, bagi Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, persoalan utama saat ini adalah banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) membeli TBS di bawah harga acuan yang telah ditetapkan di masing-masing provinsi.
“Yang menjadi masalah hari ini adalah PKS atau pabrik kelapa sawit ini membeli tandan buah segar yang dibawah harga dari ketetapan,” kata Sudaryono.
Ia menjelaskan, harga acuan TBS sebenarnya ditetapkan melalui kesepakatan antara pemerintah daerah, industri, dan asosiasi petani di tiap provinsi.
